Forsi dan HMI perjuangkan hak ASN buton, DPRD akan panggil pejabat terkait mengenai TPP dan tunjangan ASN
Buton, Beritakota Online -Forum Pegawai ASN ( FORSI ) dan Himpunan Mahasiswa Islam Buton lakukan aksi demo kamis, 21 November 2024 di gedung DPRD kabupaten Buton.
Aksi ini membawa tuntutan mengenai penghasilan tambahan pegawai ( TPP ), intensif dan tunjangan ASN harus di bayarkan demikian orasi yang di lakukan HMI dan forum pegawai ASN kabupaten Buton yang di ketuai oleh NASIRU.
sebelum di terima di ruang rapat DPRD HMI dan Forsi lakukan orasi di lingkup perkantoran takawa agar para pegawai sadar dan harus bersatu untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya namun kebanyakan pegawai hanya menutup diri seolah takut untuk berjuang mengenai apa yang menjadi haknya. Padahal hal ini sudah di anggarkan setahun dan sudah ada PERDA serta Perbup namun sampai saat ini seolah bupati tak punya penjelasan.
Percuma sekolah sampai S1-S2 S5 jika tak mampu dan berjuang bersama memperjuangkan hak-hak tegas ketua FORSI ( NASIRU ) dalam orasinya karena ASN yang terpantau hanya sangat sedikit yang memberi respon mengenai perjuangan Forum pegawai ASN kabupaten Buton yang sedang berjuang mengenai hak ASN.
Demikian pula orasi himpunan mahasiswa cabang bau-bau menegaskan TPP dan tunjangan lainnya harus di bayarkan karena sudah ada Perda dan perbup yang mengatur serta sudah tertuang dalam DPA masing masing OPD lalu kenapa anggaran di katakan defisit serta di katakan banyaknya anggaran yang di alihkan untuk projek fisik ?
Dalam hal ini apakah ada regulasi untuk mengalihkan anggaran yang sudah tertuang dalam PERDA ? demikian pula DPRD membantah bahwa tidak ada laporan pengalihan anggaran atau laporan perubahan pengalihan anggaran yang masuk DPRD yang seharunya ada proses yang bisa mengatur itu, bukan di putuskan sepihak oleh oknum.
setelah berorasi d perkantoran takawa FORSI dan HMI menuju gedung DPRD Buton untuk menyampaikan aspirasinya yang di terima dengan baik oleh anggota dewan terpilih dan mengatakan akan mengawal hal ini sampai tuntas.
"Kita akan kawal hal ini sampai tuntas dan akan memanggil pihak pihak terkait termasuk Pj bupati dan PJ bupati sebelumnya serta hadirkan pula ketua tim perencana anggaran yang dalam hal ini adalah SEKDA Buton untuk menjelaskan dan menguraikan kenapa TPP ASN, tunjangan serta intensif dokter dan pegawai lain tidak di bayarkan" tandas Yuliadin dalam forum.
Dalam hal ini pula penjelasan La Rianta cukup kompleks mengenai anggaran yang sudah tercatat dalam DPA yang menjadi pertanyaan besar adalah pengalihan anggaran yang sudah di anggarkan yang tentunya dasar hukumnya cukup jelas.
Demikian juga pernyataan Yuliadin selaku salah satu anggota DPRD mengatakan jika ada mafia dalam permasalahan ini kami akan usut sampai tuntas. ( Muh Hasyim)
Editor : Muh Amir D/ Andi Eka/Andi A Effendy
