Proyek Rehabilitasi SMPN 9 Marusu Belum Diresmikan, Satu Ruang Kelas Plafondnya Rubuh. Minta APH periksa kontraktornya.
Maros, Berita kota online- Miris, proyek menelan anggaran miliaran rupiah belum difungsikan sudah rusak, ini terjadi pada proyek rehabilitasi pada SMPN 9 Marusu.
Pembangunan rehabilitasi sekolah menelan anggaran 1,1 miliar lebih dengan beberapa item kegiatan salah satunya pemasangan plafond di beberapa ruang kelas dikerjakan oleh CV. Cahaya Lestari Mandiri berdasarkan kontrak pelaksanaan tanggal 03 Juli s/d 30 Oktober 2024.
Peristiwa runtuhnya plafond tersebut diperkirakan ada kesalahan konstruksi atau mamang kontraktornya yang kerja asal- asalan. Dari pantauan pasca kejadian itu ,nampak sejumlah plafond diruangan lain bakal bernasib sama, sebagian sudah ada yang mulai retak.
Jamaluddin Kepala bidang pembiayaan SMP Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten
Maros, membenarkan kejadian tersebut, dan pihaknya sangat menyesalkan cara kerja kontraktor yang memenangkan tender itu.
"Ini masih ada waktu perbaikan mengingat kontrak pelaksanaannya sampai tanggal 30 Oktober 2024, sebenarnya tim pho sudah turun, dan berkas penyerahan pertama sementara berproses, tapi dengan adanya kejadian ini kami akan tangguhkan pencarian nya," tegas Kabid SMP.
Akibat dari kejadian ini menjadikan sorotan dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, salah satunya Ismar SH. Ketua Lidik pro kabupaten Maros sangat menyangkan cara kerja kontraktornya.
"Kejadian ini diduga ada kesalahan kontruksi, kami minta pihak penegak hukum segera periksa kontraktornya, dan tidak menutup kemungkinan bukan cuma pekerjaan plafondnya bermasalah tapi item pekerjaan lain juga perlu diperiksa," tegas Ismar.
Ismar Manambahkan, kajdian ini pihaknya akan segera melaporkan ke pihak aparat penegak hukum, menurutnya hal semacam ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.
"Masa proyek baru satu minggu dilaporan selsai sudah rusak, selain itu kami himbau kepada pihak pemberi pekerjaan, agar lebih selektif lagi menerima pekerjaan dari kontraktornya, kami duga pekerjaan ini kurang pengawasan dari pihak terkait," pungkas Ismar.
( Herman )
