Maros, Berita kota online -- Yayasan Bhakti sala satu lembaga pendampingan dengan program ingklusi, dari beberapa program pemerintah kabupaten Maros terus mendorong dan mengedukasi masyarakat kabupaten maros dalam berbagai aspek.
Monitoring persiapan musyawarah desa dan kelurahan berlasung di kafe dhe clove dihadiri oleh unsur pemerintah , Sulaeman Samad BAPPELITBANGDA , kadis PMD Muh.Idrus, kadis Dp3A Dalduk KB Andi Zulkifli Riswan Akbar.
Ismawati dari yayasan Bhakti menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya pertemuan ini adalah Menyusun Draf Peraturan Bupati Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Kabupaten Maros
Membangun Kesepahaman muatan Kebijakan perencanaan Pembangunan Khusus.
Ditambahkan juga, Salah satu upaya yang telah dilakukan BaKTI di kabupaten maros, khususnya Pemerintah Daerah /OPD Terkait untuk implementasi Kebijakankan Inklusif seperti Penguatan Unit Layanan Disabilitas ketenagakerjaan Inklusif dan juga di Pemerintah Desa di 12 desa yang merupakan wilayah dampingan.
Mendorong partisipasi politik bermakna dan kepemimpinan kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan di dalam kegiatan-kegiatan pemerintah desa khususnya forum pengambilan keputusan seperti pra musrenbang/musyawarah dusun, munrenbang desa, musyawarah desa dan pertemuan-pertemuan lainnya.
Partisipasi bermakna ini bertujuan agar kelompok-kelompok rentan memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk menyampaikan aspirasinya dan menyuarakan kebutuhannya agar dapat diterima dan dimasukkan di dalam rencana anggaran pembangunan desa.
Untuk penjamin partisipasi tersebut dijalankan secara optimal dan sepenuhnya oleh perintah desa, maka adanya kebijakan atau regulasi yang mengaturnya sehingga akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari kelompok rentan dapat dilaksanakan secara maksimal, baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten.
Yayasan BaKTI dalam implementasi program INKLUSI di kabupaten Maros berfokus pada penghapusan kekerasan yang didasarkan pada kondisi kekerasan terhadap perempuan dan Anak di kabupaten Maros. Angka tersebut masih relatif tinggi. Selain itu, masih sulitnya akses terhadap layanan sosial oleh kelompok miskin, marginal, dan disabilitas karena minimnya sarana prasarana (termasuk tantangan geografis), dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan itu sendiri. Sarana dan prasarana yang responsif gender, ramah anak, dan inklusif menjadi faktor utama aksesibilitas terhadap layanan.
Isu inklusi sangat penting dimasukkan dalam proses perencanaan pembangunan desa/kelurahan sehingga, harus didukung oleh suatu kebijakan yang akan memperkuat komitmen tersebut. Keberadaan kebijakan desa ini juga sebagai cara untuk memperkuat keberadaan Kelompok Konstituen (KK) yang telah terbentuk di 12 desa dampingan.
"Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan Workshop Penyusunan Panduan Perencanaan Pembangunan Inklusif di Kabupaten Maros, untuk membahas draft awal kebijakan yang akan disusun oleh pemerintah daerah kabupaten Maros," tutup Ismawati.
( Herman)
