Maros, Berita kota online -- berdasarkan Kepmensos 262/HUK2022Tentang Ktiteria Fakir Miskin Kepmensos 73/HUK/2024
Tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial.
Kemensos 73 ini menjadi acuan unsur pemerintah desa dan kelurahan punya kewenangan penuh untuk mengusulkan dan menghentikan bansos bagi warga masyarakat yang dianggap sudah mampu dan sudah tidak termasuk dari beberapa kriteria fakir miskin.
Kepala dinas sosial kabupaten Maros H.Suardi Sawedi mengatakan, kegiatan Musdes harus dilakukan oleh setiap desa dan kelurahan, karena yang tahu kondisi warganya adalah unsur pemerintah setempat.
"Kami dari dinas sosial kabupaten Maros sisa menunggu pengusulan dari bawah, semua kewenangan pengusulan warga ada pada unsur pemerintah desa, kami berharap pihak pemerintah desa berkolaborasi dengan Petugas pendamping dari dinas sosial," jelas kadis sosial.
Sementara penjelasan tehnis dipimpin oleh Darwis Operator SLRT dinas sosial kabupaten Maros, memberikan metode teknik penginputan pengusulan dalam aplikasi dihadapan para peserta Musdes, dihadiri oleh para kadus dan RT.
Musdes ini berlasung di aula kantor kantor desa Tupabbiring dipandu langsung oleh kades Muh Arif, hadir juga unsur tiga pilar, camat Bonto diwakili oleh sekcam H.Jumaim.
Laporan : Herman.
