Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

/convert/3ce723cfe14eab85e588c7f0657eaa59/result.html

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Kejaksaan Maros Putuskan Pendampingan di Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Maros,

Selasa, 09 Januari 2024 | Januari 09, 2024 WIB | 0 Views Last Updated 2024-01-09T14:34:23Z




Kejaksaan Maros Putuskan Pendampingan di Dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten Maros, 


Maros -Berita kota online- Dinilai tidak kooperatif,  Kejaksaan Maros melayankan surat ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros terkait pemutuskan pendampingan beberapa proyek yang dinaungi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros. 



Kajari Maros Wahdi mengatakan, Pemutusan pendampingan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros karna pihak terkait tidak kooperatif melaporkan hasil perkembangan seluruh proyek yang di kerjakan dinas pertanian khususnya balai penyuluhan pertanian (BPP). 

Bahkan, lanjut Wahyudi,  sejak diterimanya pendampingan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tidak dilakukan koordinasi secara berkesinambungan dan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Maros telah menghubungi pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk diadakan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan akan tetapi tidak diberikan informasi apapun. 

"pada saat pihak kejaksaan meminta data / dokumen juga pihak dinas pertanian lambat merespon memberikan data / dokumen hasil perkembangan seluruh proyek yang di kerjakan dinas pertanian khususnya balai penyuluhan pertanian (BPP). 

Dijelaskan juga, hal ini  dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI, dan untuk tertib administrasi, maka pendampingan hukum terhadap beberapa proyek di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros diputus oleh Kejaksaan Negeri Maros.

"Proyek pembangunan BPP merupakan sarana prasarana yang di bangun untuk unit penunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang administrasi, pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatannya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota," pungkas Wahyudi.

Laporan: Herman
×
Berita Terbaru Update